Staat Fundalmental Norm

Mungkin beberapa ada yang sudah mengenal tulisan diatas, dan beberapa ada mungkin ada yang belum beberapa mengenal. Tulisan diatas merupakan tulisan yang sangat berarti jika kita memaknai dengan benar. Pertama yang harus dijelaskan adalah mulai dari Norma Dasar, dalam hal ini norma yang telah menjadi dasar bagi seluruh norma yang berlaku dalam suatu Negara. Dalam teorinya hukum norma dasar dapat dibedakan menjadi norma dasar dalam arti formil dan dalam arti materiil. Dalam arti formil dapat dikenal melalui bentuknya sehingga dapat berlaku dan ditaati contohnya, Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945 yang dibacakan oleh Presiden pertama Ir. Soekarno dan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah disahkan pula Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan adanya fakta tersebut telah membuktikan bahwa proklamasi dan UUDRI 1945 mempunyai bentuk sehingga dapat ditaati oleh seluruh rakyat sehingga juga membuktikan bahwa hal tersebut merupakan norma dasar secara formil.

Norma dasar secara materiil menunjuk pada isi atau materi bahwa seluruh peraturan yang ada di suatu negara tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma dasar tersebut. Negara Indonesia juga mempunyai norma dasar secara materiil yaitu Pancasila itu sendiri, dan nilai Pancasila telah dirumusakan dan disahkan sebagai dasar negara dan dimuat dalam pembukaan UUDRI 1945, oleh karena itu pembukaan dasar UUDRI 1945 memberikan peran sebagai STAAT FUNDAMENTAL NORM.

Dalam penjelasannya secara etimologi Staat Fundamental Norm berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari staat = Negara, fundamental yang palng mendasar  dan norm = norma jadi bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah pokok kaidah negara yang fundamental. Secara definisi staat fundamental norm adalah pokok kaidah negara yang fundamental. Secara definisi staat fundamental norm adalah bahwa dalam tata tertib hukum dapat diadakan pembagian secaara berjenjang ternyata UUDRI bukanlah merupakan tertib hukum yang tertinggi sebab diatas UUDRI masih ada dasar pokok bagi UUDRI yang memiliki sifat hakekat tetap, kuat, tidak berubah dan tidak boleh diubah oleh siapapun termasuk juga Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR). Persyaratan untuk dapat disebut dengan Staat Fundamental Norm, ada dua yaitu, 1. Syarat Formil bahwa staat fundamental Norm harus dibentuk oleh pembentuk Negara. 2. Syarat selanjutnya bahwa staat funmental norm isinya harus memuat tujuan negara, asas politik negara, falsafah negara dan merupakan sumber hukum bagi UUD nya.

Dalam Kedudukannya norma dasar tersebut digunakan menjadi landasan dibentuknya aturan-aturan hukum yang berlkau dalam suatu Negara.  Dengan dibentuknya hukum maka akan terwujud ketertiban dalam masyarakat dan bernegara. Kedudukan norma dasar materiil yang disebut staat fundamental norm menjadikan isinya menajadi sumber dari segala hukum. Kesimpulannya norma dasaritu pada hakekatnya adalah penadangan hidup kesadaran dan cita-cita hukum dan cita-cita moral yang meliputi susunan kejiwaan dan watak dari bangsa Indonesia itu sendiri. Saran dari penulis bagi pembaca hendaknya sebagai bangsa, rakyat, ataupun masyarakat Indonesia harus sadar bahwa kita disatukan bukan untuk menjadi terpisah ataupun terbedakan antara satu sama lain, namun sadarlah kita sebagai bangsa yang besar bahwa setidaknya kita memiliki rasa nasionalis dalam diri kita supaya kita sadar, darimana asal kita, bagaimana kita bertindak laku. Sekian atas sedikit informasi yang telah ditulis, sebagai penulis memohon maaf apabila ada salah penulisan didalamnya.

Sekian dan Terima Kasih

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s